JAKARTA – Pemerintah Iran menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif diplomasi Indonesia yang berupaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Pernyataan ini sekaligus membantah narasi menyesatkan di media sosial yang mengeklaim Iran menolak mediasi dan menghina kedaulatan Indonesia.
Duta Besar Iran untuk Indonesia menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap solid. Ia menepis kabar bohong (hoaks) yang menyebut pihaknya meminta Indonesia untuk "mengurus rakyat miskin" ketimbang mencampuri urusan luar negeri.
“Iran menghargai niat baik Indonesia yang ingin berperan sebagai juru damai. Kami mengapresiasi perhatian pemerintah Indonesia terhadap stabilitas kawasan,” ujar perwakilan diplomatik Iran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/3/2026).
MBK Ventura Dorong Peran Ibu Rumah Tangga dalam Literasi Keuangan Digital di Ciherang Dramaga
Ketegangan di Timur Tengah sendiri meningkat tajam pascaserangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah titik di Iran pada akhir Februari 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik regional yang lebih luas.
Merespons kondisi tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk berperan sebagai mediator. Presiden bahkan membuka peluang untuk melakukan kunjungan diplomatik ke Teheran guna mendorong dialog antara Iran dan Amerika Serikat. Langkah ini mempertegas komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui jalur diplomasi aktif.
Meski menyambut baik peran Indonesia, pihak Iran memberikan catatan mengenai posisi negosiasi mereka. Teheran menegaskan belum bersedia membuka dialog langsung dengan Washington karena menganggap Amerika Serikat sebagai pemicu utama eskalasi.
“Iran tidak menolak peran negara lain yang ingin membantu menciptakan perdamaian. Namun posisi kami jelas, saat ini tidak ada negosiasi langsung dengan Amerika Serikat,” tambah perwakilan tersebut.
Klarifikasi ini sekaligus meluruskan persepsi publik bahwa Iran menolak bantuan Indonesia. Faktanya, penolakan Iran hanya ditujukan pada dialog langsung dengan pihak AS, bukan terhadap upaya mediasi dari negara sahabat.
Secara geopolitik, konflik ini semakin rumit setelah berakhirnya kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Oktober 2025. Berakhirnya perjanjian tersebut menghilangkan pembatasan internasional terhadap program nuklir Iran, yang memicu reaksi keras dari negara-negara Barat.
