JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi terkait polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat. Sorotan publik muncul setelah beredarnya estimasi angka mencapai Rp700 ribu per pasang, yang dinilai jauh di atas harga pasar.
Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran atau batas maksimal dalam perencanaan awal, dan bukan merupakan harga final. Menurutnya, harga riil akan ditentukan melalui mekanisme lelang terbuka yang kompetitif dan transparan.
“Kalau sekarang disebut Rp700 ribu, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Karena ada proses lelang,” ujar Gus Ipul usai meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pengadaan pemerintah, proses lelang justru dirancang untuk menekan harga agar lebih efisien dengan tetap mempertahankan standar kualitas yang dibutuhkan. Spesifikasi sepatu yang direncanakan mencakup aspek daya tahan dan kenyamanan untuk penggunaan jangka panjang, sehingga kualitasnya dipastikan unggul.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjamin bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) tidak akan membuka ruang bagi praktik menyimpang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, verifikasi, hingga evaluasi hasil lelang.
“Saya sudah pastikan tidak boleh ada lobi, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa dalam proses pengadaan. Kalau ada manipulasi atau kongkalikong, kami akan jadi pihak pertama yang melaporkan,” tegasnya.
Program pengadaan sepatu ini merupakan bagian dari paket pemenuhan kebutuhan dasar siswa dalam program Sekolah Rakyat secara menyeluruh, yang juga mencakup seragam dan perlengkapan sekolah lainnya. Kemensos berharap masyarakat melihat anggaran ini dalam konteks program yang utuh guna menghindari persepsi yang keliru.
Melalui klarifikasi ini, Kemensos berkomitmen untuk menjaga transparansi agar program Sekolah Rakyat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapat kepercayaan penuh dari publik. Mekanisme yang terbuka diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi para siswa penerima bantuan.
