JAKARTA – Kehadiran Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP) di Washington DC pada 19 Februari 2026 memicu diskusi publik setelah bendera Merah Putih tampak bersanding dengan bendera Israel. Menanggapi polemik tersebut, pakar hubungan internasional menegaskan bahwa posisi Indonesia bukan merupakan bentuk koalisi politik, melainkan langkah strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam meja perundingan.
Dr. Stepi Andiani, S.IP., M.Si., pakar intelijen dan keamanan internasional, menjelaskan bahwa BoP adalah dewan multilateral yang mempertemukan berbagai negara dengan latar belakang kepentingan yang beragam. Menurutnya, berada dalam satu forum formal tidak serta-merta menunjukkan adanya aliansi politik antarnegara.
“Bentuknya adalah dewan. Dalam sebuah dewan, bisa terdiri dari beberapa koalisi dan berbagai kepentingan yang dipertarungkan di meja perundingan. Itu bukan berarti berkoalisi,” ujar Stepi dalam keterangannya.
Stepi menilai partisipasi Indonesia di BoP sangat krusial agar pemerintah dapat terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan internasional. Dengan hadir secara fisik di forum tersebut, Indonesia memiliki ruang untuk memastikan isu Palestina tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan global.
Ia menambahkan bahwa diplomasi yang efektif tidak hanya dilakukan melalui retorika di luar forum, tetapi justru melalui negosiasi langsung. Kehadiran Indonesia bertujuan untuk menjaga konsistensi sikap politik luar negeri yang berpihak pada kemerdekaan Palestina.
“Indonesia berada di meja perundingan bukan untuk berkoalisi, melainkan memastikan Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap napas diplomasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Indonesia juga menunjukkan komitmen nyata di lapangan dengan mengirimkan personel TNI sebagai Wakil Komandan dalam misi International Stabilization Force (ISF). Kontingen ini merupakan gabungan militer dari lima negara, yakni Indonesia, Albania, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko.
Langkah ini mencatatkan sejarah baru, di mana Indonesia menjadi negara pertama yang berhasil menempatkan kekuatan militernya di wilayah Gaza dan Rafah tanpa melalui pertumpahan darah. Misi ISF berfokus sepenuhnya pada aspek kemanusiaan, termasuk perlindungan warga sipil dan anak-anak, penyediaan layanan kesehatan, serta rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik.
Keterlibatan aktif dalam ISF mempertegas bahwa kontribusi Indonesia bagi Palestina melampaui batas diplomasi meja makan. Dengan posisi strategis sebagai Wakil Komandan, Indonesia memiliki wewenang lebih besar untuk memastikan misi berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan sipil dan hukum humaniter internasional.
