JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menetapkan mekanisme khusus distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil untuk menanggapi narasi viral di media sosial yang menuding penyaluran program dilakukan secara terburu-buru demi penyerapan anggaran menjelang masa libur sekolah.
Melalui Surat Edaran BGN Nomor 3 Tahun 2026, pemerintah mengatur penyesuaian penyaluran agar pemenuhan gizi penerima manfaat tetap terjamin meski aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara.
Skema Bundling untuk Siswa Sekolah
Dalam kebijakan tersebut, distribusi harian MBG bagi siswa sekolah akan digantikan dengan sistem paket bundling. Paket ini diberikan sebelum masa libur dimulai dan berisi persediaan makanan yang dapat dikonsumsi untuk jangka waktu maksimal tiga hari.
Pengiriman terakhir paket MBG kepada siswa dijadwalkan pada 17 Maret 2026. Setelah masa libur Lebaran usai, distribusi akan kembali berjalan normal mengikuti kalender pendidikan mulai 31 Maret 2026. Skema ini dirancang agar siswa tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup selama sekolah tidak beroperasi.
Kelompok Rentan Tetap Terima Distribusi Normal
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penyesuaian jadwal hanya berlaku bagi kelompok siswa. Sementara itu, distribusi untuk kelompok rentan lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, akan tetap berjalan normal tanpa jeda.
Menurut Dadan, keberlanjutan asupan gizi bagi kelompok tersebut sangat krusial dalam upaya nasional pencegahan stunting.
“Distribusi MBG untuk siswa sekolah menyesuaikan kalender pendidikan sehingga dihentikan sementara saat libur Lebaran. Namun, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, penyaluran tetap berjalan normal guna menjaga pemenuhan gizi secara berkelanjutan,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Klarifikasi Atas Narasi Negatif
BGN juga mengklarifikasi bahwa mekanisme paket bundling bukanlah kebijakan mendadak, melainkan bagian dari strategi distribusi resmi. Kemasan makanan dalam paket tersebut telah melalui uji standar keamanan pangan dan kecukupan gizi yang ketat.
Pemerintah menyayangkan munculnya narasi negatif di media sosial yang dinilai kurang memahami mekanisme teknis program. Pemerintah berharap masyarakat lebih selektif dalam menyerap informasi dan memahami bahwa fleksibilitas distribusi ini bertujuan agar program tetap tepat sasaran tanpa mengabaikan kualitas.
