BOGOR — Peluncuran Universitas Islam Bogor (UIB) menandai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi di Jawa Barat. Institusi yang berakar dari nilai-nilai pesantren ini diharapkan menjadi motor penggerak kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus solusi bagi berbagai tantangan sosial di wilayah Bogor dan sekitarnya.
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Muftiah Yulismi, saat menghadiri peluncuran UIB di Auditorium Gedung C, Sabtu (11/4/2026). Menurutnya, kehadiran UIB sangat krusial di tengah upaya pemerintah meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK-PT).
“Atas nama Biro Kesra, kami mengapresiasi peluncuran Universitas Islam Bogor karena ini membuka aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya generasi muda,” ujar Muftiah.
Muftiah menjelaskan bahwa Bogor Barat memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan dengan sejumlah wilayah. Hal ini memungkinkan UIB menjangkau calon mahasiswa tidak hanya dari Kota dan Kabupaten Bogor, tetapi juga daerah penyangga lainnya. Langkah ini dinilai relevan mengingat tantangan pendidikan di Jawa Barat masih cukup besar, terutama terkait rata-rata lama sekolah yang belum optimal.
Selain aspek akademis, UIB yang berbasis pesantren dipandang memiliki keunggulan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai religius ini dinilai selaras dengan visi pembangunan Jawa Barat melalui konsep Panca Waluya, yakni cageur, bageur, bener, pinter, dan singer.
“UIB harus dipandang sebagai modal sosial. Tidak hanya menyelenggarakan pendidikan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Muftiah menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan riil di masyarakat. Berdasarkan data pemerintah, Kabupaten Bogor masih menghadapi tantangan seperti angka kemiskinan, stunting, hingga masalah kesehatan. Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak boleh hanya fokus pada jumlah mahasiswa, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov Jabar mendorong penguatan sinergi berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini dapat mencakup penyusunan nota kesepahaman (MoU), kerja sama dengan dunia industri, hingga optimalisasi dana keumatan seperti BAZNAS.
“Kampus harus berani membuka diri, tidak hanya akademis tetapi juga praktis. Kita dorong kolaborasi lintas sektor agar kehadiran institusi ini benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegas Muftiah.
