Cibinong – Dalam upaya memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, H. Ricky Kurniawan, Lc, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, mengadakan *Dialog Rakyat* di Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari masa reses yang dimanfaatkan untuk mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat.
Suasana dialog terasa hangat dan akrab, berbeda dengan acara formal lainnya. Warga dengan semangat menyampaikan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan pendidikan. Salah satu isu yang paling banyak disoroti adalah keaktifan BPJS Kesehatan dan kurangnya sosialisasi mengenai Program Indonesia Pintar (PIP).
“Banyak warga yang masih belum tahu bagaimana cara mengaktifkan BPJS atau memeriksa status kepesertaan mereka. Ada juga yang mengaku sudah membayar iuran tapi tetap nonaktif. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Ricky di sela-sela kegiatan.
Selain isu kesehatan, warga juga mengungkapkan kebingungan terkait penyaluran bantuan pendidikan PIP. Banyak orang tua yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai apakah anak mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.
“Informasi soal PIP sering tidak sampai ke masyarakat. Padahal, banyak keluarga yang sangat membutuhkan bantuan itu,” ungkap salah satu warga yang hadir.
Ricky menegaskan bahwa kedua masalah ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam tata kelola pelayanan publik. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi agar menjadi perhatian serius bagi instansi terkait.
“Masalah-masalah seperti ini adalah potret kebutuhan riil masyarakat. Kami di DPRD akan terus memperjuangkan agar pemerintah daerah menindaklanjutinya, terutama untuk memastikan layanan publik benar-benar dirasakan semua lapisan masyarakat,” tegas Ricky.
Tak hanya membahas kesehatan dan pendidikan, beberapa warga juga mengusulkan agar program perlindungan sosial diperluas untuk kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan lansia tanpa penghasilan tetap. Mereka berharap kebijakan pemerintah bisa lebih inklusif dan menyentuh mereka yang belum terakomodasi oleh program bantuan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Ricky mengapresiasi keterbukaan warga dan menilai bahwa masukan dari masyarakat menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. “Reses bukan sekadar kewajiban formal, tetapi momentum bagi kami untuk menyerap aspirasi langsung dari rakyat,” ujarnya.
