JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengakomodasi seluruh rekomendasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Inisiatif internasional ini dibentuk sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan di Gaza, Palestina.
Dalam pertemuan silaturahmi bersama sejumlah tokoh Islam pada 3 Februari 2026, Presiden Prabowo menyatakan bahwa delapan poin rekomendasi strategis dari PP Muhammadiyah telah menjadi pertimbangan utama pemerintah. Hal ini termasuk komitmen teguh Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
PP Muhammadiyah sebelumnya menyampaikan pandangan kritis melalui surat Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKI) Nomor 326/1.0/A/2026. Dalam dokumen tersebut, Muhammadiyah menekankan pentingnya kajian mendalam agar keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat UUD 1945.
Surat yang merangkum hasil Focus Group Discussion (FGD) pada 5 Februari 2026 tersebut juga menyoroti perlunya kejelasan dasar hukum BoP. Muhammadiyah mendesak agar langkah diplomasi ini tetap sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakui hak kedaulatan penuh rakyat Palestina.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa keputusan bergabung dengan BoP merupakan langkah diplomasi yang paling realistis di tengah kebuntuan politik global saat ini. Ia memastikan bahwa arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan bergeser.
“Komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak pernah berubah,” tegas Prasetyo melalui keterangan resminya.
Senada dengan hal tersebut, mantan Menteri Luar Negeri RI, Alwi Shihab, menambahkan bahwa Indonesia tetap konsisten mengusung solusi dua negara (two-state solution). Presiden Prabowo juga memberikan jaminan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP bersifat fleksibel dan dapat dievaluasi atau dicabut jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan cita-cita nasional.
Dari sisi kesiapan teknis, Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Subiyanto, memastikan bahwa peran TNI dalam misi BoP akan berfokus sepenuhnya pada aspek kemanusiaan. Pasukan yang disiapkan memiliki kualifikasi khusus, seperti personel Zeni untuk rekonstruksi infrastruktur dan tenaga kesehatan untuk pelayanan medis di Gaza.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa keterlibatan TNI merupakan implementasi dari politik negara, sekaligus menepis kekhawatiran adanya kepentingan politik praktis di balik pengiriman pasukan perdamaian tersebut.
