BEKASI – Pemerintah berkomitmen meningkatkan standar keselamatan transportasi kereta api menyusul insiden kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Langkah konkret diambil dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk perbaikan perlintasan sebidang di sekitar 1.800 titik di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengakui bahwa perlintasan sebidang merupakan titik dengan risiko kecelakaan yang sangat tinggi. Ia menekankan bahwa keberadaan sistem pengamanan yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
"Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta dan teknologi pendukung lainnya. Hal ini harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran," ujar AHY saat meninjau RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Sebagai langkah strategis jangka pendek, pemerintah akan memperbanyak pembangunan flyover dan underpass di titik-titik rawan. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan interaksi langsung antara kendaraan jalan raya dengan perjalanan kereta api, terutama di wilayah padat penduduk seperti Bekasi.
Selain fokus pada perlintasan sebidang, pemerintah juga memastikan percepatan proyek Double Double Track (DDT) lintas Bekasi–Cikarang. Proyek ini dinilai krusial untuk memisahkan jalur kereta jarak jauh dengan jalur KRL, sehingga dapat menekan potensi gangguan operasional secara signifikan.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak saling mengesampingkan, melainkan berjalan beriringan sebagai bagian dari transformasi transportasi nasional.
"Tentu percepatan double-double track itu menjadi bagian dari evaluasi kami atas insiden kecelakaan yang terjadi," jelas Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).
Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemerintah menargetkan modernisasi perkeretaapian yang tidak hanya berfokus pada kapasitas angkut, tetapi juga menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas utama. Program perbaikan 1.800 titik perlintasan ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, andal, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.
