JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam forum internasional Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya terkait isu kemanusiaan di Palestina. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa posisi Indonesia dalam forum tersebut akan terus dievaluasi secara berkala.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia bertujuan untuk memperkuat peran negara dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui jalur dialog internasional. Menurutnya, keberadaan Indonesia di dalam forum tersebut sangat penting agar aspirasi kemanusiaan dapat disuarakan secara langsung dari dalam sistem.
"Indonesia masuk ke forum ini bukan untuk sekadar hadir, tetapi untuk memperjuangkan perdamaian dan kepentingan kemanusiaan dari dalam," ujar Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan resminya.
Langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif sesuai amanat UUD 1945. Pemerintah menekankan bahwa dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama. Partisipasi dalam BoP dipandang sebagai instrumen diplomasi untuk mengawal resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memantau dinamika pascakonflik di Gaza.
Presiden Prabowo diketahui telah menandatangani piagam partisipasi Indonesia dalam forum tersebut saat menghadiri pertemuan internasional di Davos pada 22 Januari 2026. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil langkah tegas jika forum tersebut terbukti tidak efektif.
“Apabila pada akhirnya forum ini tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia, tentu pemerintah akan mempertimbangkan langkah untuk menarik diri,” tegas Presiden.
Kebijakan ini sempat menuai sorotan publik, termasuk kritik dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang mendorong pemerintah untuk segera keluar dari forum tersebut. Menanggapi dinamika tersebut, pihak pemerintah menjelaskan bahwa keputusan ini telah melalui evaluasi komprehensif yang mempertimbangkan kompleksitas geopolitik global.
Seorang pejabat pemerintah menekankan bahwa persoalan konflik Palestina-Israel memerlukan pendekatan diplomasi yang hati-hati dan terukur. Menyederhanakan persoalan geopolitik dianggap berpotensi menutup peluang diplomasi yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution).
Melalui kehadiran di Board of Peace, Indonesia berharap dapat memastikan proses perdamaian berjalan sesuai prinsip hukum internasional dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fokus utama.
