PPWI Hadirkan Wartawan Dalam Acara Dialog Demokrasi Warga

Jakarta — BogorBagus.Com — Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) memulai sejarah baru dalam banyak kegiatannya. Hari ini, Jumat 31 Maret 2017, bertempat di-Press Room DPD-RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta menggelar acara Forum Dialog Demokrasi Warga dengan mengusung tema “Menemukan Figur Pemimpin DPD-RI Masa Depan”

Acara dialog yang dihadiri tidak kurang dari 50-an wartawan dari berbagai media masa nasional dan puluhan pewarta warga PPWI, berlangsung cukup seru dan suasana hangat.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, hadir langsung memimpin acara tersebut sebagai moderator, dengan menghadirkan sebagai pembicara A.M Fatwa, Fachrul Razi, dan Benny Rhamdani.

Dua topik bahasan penting menjadi pertanyaan pengantar dari moderator yakni sikap para narasumber dalam menyikapi keluarnya keputusan mahkamah agung tentang pencabutan pemberlakuan Tata Tertib (Tatib) DPD-RI mengenai masa jabatan pimpinan DPD setiap 2,5 tahun, dan profil ideal pemimpin DPD-RI berikutnya.

Menanggapi keputusan MA terkait Tatib DPD RI yang dikeluarkan menjelang “injury time” di saat kepemimpinan DPD saat ini, Mohammad Saleh, Kanjeng Ratu Hemas, dan Farouk Muhammad, yg akan berakhir pada 31 Maret 2017, seluruh narasumber sepakat bahwa DPD-RI dapat mengabaikan keputusan MA tersebut, dan pemilihan pimpinan DPD RI yang baru tetap harus berjalan sesuai jadwal.

Fachrul Razi, Senator muda asal Aceh yang tampil penuh semangat sebagai pembicara di kesempatan pertama dalam dialog yang dimulai pukul 10.00 WIB itu menyampaikan bahwa kita harus berpikir “out of the box” dalam memandang permasalahan DPD-RI saat ini. Ia juga menekankan bahwa harus dilakukan usaha perubahan sekarang selagi para anggota berada dalam sistem.

Menanggapi isu banyaknya anggota parpol di DPD-RI pada periode ini, yang menyebabkan lembaga ini dianggap sebagai ajang mencari kekuasaan dan kepentingan pribadi belaka, bukan kepentingan rakyat, Fachrul menampik pendapat tersebut. Dirinya justru beranggapan bahwa hadirnya anggota DPD dari kalangan partai politik adalah potensi yang dapat membuat DPD-RI semakin kuat.

“Partai politik bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan lembaga DPD ini menjadi semakin kuat. Oleh karena itu kita menginginkan figur pemimpin yang agak “gila” dalam memimpin DPD kedepan,” tegas Fachrul.

Terkait dengan sosok yang memenuhi kriteria pemimpin, Fachrul menyebut Oesman Sapta Odang sebagai salah satu yang cocok.

“Saya kira Pak OSO (Oesman Sapta Odang – Red) dapat menjadi pilihan, beliau memiliki terobosan-terobosan “gila” yang signifikan, terlepas beliau dari pimpinan parpol atau tidak, imbuh salah satu penggagas Jaringan Senator Muda Indonesia ini.

“Saat pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD, disebutkan masa jabatan ketua DPD Pak Mohammad Saleh adalah sampai 31 Maret 2017 ini, itu sudah sesuai Tatib DPD yang disahkan dalam paripurna. Jadi, mulai besok 1 April, pimpinan langsung beralih kepada pimpinan sementara DPD-RI,” ujarnya

Pernyataan keras dikeluarkan Benny Ramdani Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa SK MA terkait Tatib DPD itu adalah sesat, yang lahir tergesa-gesa oleh sebuah konspirasi politik jahat.

“Tahun 2015, MA sudah berkirim surat ke pimpinan DPD saat itu, menjawab surat permohonan pendapat MA tentang pertentangan pendapat di kalangan anggota DPD mengenai masa jabatan pimpinan DPD RI 2,5 tahun dan 5 tahun. Dalam suratnya, MA mengembalikan penetapannya melalui legistative review oleh DPD sendiri. Ini sudah dilakukan, hasilnya keputusan paripurna adalah masa jabatan 2,5 tahun. Jadi, ngawur itu para hakim MA yang memeriksa perkara ini, kami akan laporkan oknum hakim tersebut ke Komisi Yudisial agar diperiksa, ada apa dengan para hakim itu,” beber Benny sambil menunjukkan surat jawaban MA pada beberapa tahun lalu itu.

Sambung Benny “Penguatan kewenangan diupayakan dari dalam, Ada 4 kriteria yang pantas memimpin DPD kedepan yakni memiliki idelogi, berkarakter, memiliki jaringan yang luas, dan memiliki pengaruh politik yang kuat,” ungkap Benny yang merupakan kader Partai Hanura

Dengan nada yang lebih lunak dan ringan, AM Fatwa berpendapat bahwa persoalan peralihan kepimpinan DPD RI yang menjadi sorotan publik, terutama dengan keluarnya keputusan MA tersebut, merupakan hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sampai mengganggu kinerja dan agenda DPD-RI.

“Memang kelihatannya akan ada sedikit goncangan di internal DPD RI di hari-hari mendatang ini. Namun biarlah “keramaian” itu nanti akan membawa DPD-RI makin dewasa,” jelas Ketua Badan Kehormatan DPD RI itu.

Berkenaan dengan figur ideal pimpinan DPD mendatang, AM Fatwa pendiri Partai Amanat Nasional bersama Amin Rais menyampaikan sosok pemimpin yang pantas di DPD adalah figur yang merakyat, yang dekat dan tidak berjarak dengan rakyat. (Redaksi)