Usut dan Hentikan Eksploitasi Pasir Besi di Pringgabaya Lombok Timur | Portal Berita Bogor

Usut dan Hentikan Eksploitasi Pasir Besi di Pringgabaya Lombok Timur

Usut dan Hentikan Eksploitasi Pasir Besi di Pringgabaya Lombok Timur

Lombok Timur — BogorBagus.com.

Dewan Pimpinan Pusat Forum Pengembangan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (DPP FP2D) menyikapi, “Eksploitasi Pasir Besi Tengah Laut Dikawasan Pringgabaya Oleh Swasta”.

Kekayaan sumberdaya alam di Kabupaten Lombok Timur terutama potensi penambangan pasir besi, dikawasan Pantai Dalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, masih jadi Prokontra di masyarakat.

Munculnya isu bahwa perusahaan swasta sedang dan akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi dikawasan itu menyampaikan kepada lembaga Kami DPP FP2D untuk segera melakukan langkah diplomasi dan dialog dengan stakeholder terkait.

Untuk itu Kami dari lembaga DPP FP2D menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
A.Kepada pihak eksekutif dan legislative agar memperjelas subtansi eksploitasi yang dilakukan pihak swasta diatas lahan seluas 1300 ha yang akan dilakukan pihak swasta (Pt. AMG)

B.Memperjelas AMDAL (analisis dampak lingkungan) sesuai dengan UU Minerba Tahun 2009 dan Permen nomor 5 Tahun 2017. Terutama terkait pemisahan pasir besi dan mineral bawaan lainnya.

C.Mendesak kepada pihak swasta untuk bukan sekedar memberdayakan masyarakat setempat, tapi membuka analisasi dampak lingkungan dari dampak negative dan positif penambangan asir tersebut melibatkan akademisi dan lembaga swadaya masyarakat/pemerhati lingkungan (WALHI dlsb)

D.Memperjelas kontrak komitmen antara pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat terhadap kontribusi dan kompensasi yang diberikan sebagai dampak eksploitasi tambang tersebut.

Sebelum 4 point diatas disampaikan dan dipenuhi maka dengan ini kami
PERTAMA: Lembaga kami menyatakan menolak secara terbuka bersama masyarakat lainnya sebagaimana aspirasi yang kami terima.

KEDUA: akan menggugat secara perdata langkah eksploitasi yang dilakukan bersama-sama masyarakat guna menghentikan proses ekspoitasi tersebut secara yuridis dan ketentuan hokum yang berlaku.

KETIGA: Agar pemkab Lotim kembali mengkaji AMDAL dan meninjau ULANG MOU antara pemerintah dan pihak swasta yang “informasinya” segera melakukan penambangan.

KEEMPAT: Agar Pihak Swasta yang berencana akan melakukan eksploitasi dimaksud untuk memvakumkan (menghentikan) kegiatan usahanya sebelum ada izin masyarakat (tanpa oro dan kontra) serta legalitas atau lampu hijau dari PEMDA tanpa mengenyampingkan aturan diatasnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Pertambangan dan Energi.

Mengkaji hasil audensi dengan PJS Bupati Lombok Timur pada Senin 28 Mei 2018 meminta kepada semua pihak baik Pemrintah maupun pihak Swasta :
a.Menunjukkan kontrak kerjasama denga pihak ketiga sebagai dsar pengeajuan kembali AMDAL
b.Menunjukkan dukungan masyarakat serta AMDAL sebagai dasar pengerukan pasir besi
c.Bahwa pemerintah Lombok timur saat ini tdak pernah mengeluarkan izin sebab izin keluar juga akan melibatkan pemerintah daerah.
d.PJS Bupati siap berdialog dengan masyarakat pringga baya jika benar ada kegiatan penambangan
e.PJS Bupati akan segera menggunakan hak diskresi dan menghentikan kegiatan tambang dimaksud.

Demikian tuntutan ini disampaikan agar dijadikan refrensi pengambilan kebijakan bagi semua pihak.

Selong, Lombok Timur 28 Mei 2018
Ketua Umum DPP FP2D, Muhammad Zulkipli

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan