SK Plt Sekda Aceh Sah Secara Hukum, Ketua Pembina Foreder Aceh Sayangkan Statement Ketua DPRA yang Kurang Melek Politik

Banda Aceh – Tokoh masyarakat Aceh, Habib Assegaf, secara resmi membela proses penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh kepada Alhudri oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, S.E. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut telah memenuhi seluruh prosedur hukum dan sejaligus membantah pernyataan kontroversial Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, yang menyebut SK tersebut sebagai "permainan politik" Fadhlullah.

Dalam konferensi pers di Kantor Foreder, Sabtu, (24/02/25), Habib Assegaf menyatakan, penyerahan SK kepada Sdr Alhudri sebagai Plt Sekda Aceh, telah sesuai merujuk pada Peraturan daerah (Perda) terkait penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah pada Permendagri Nomor 91 Tahun 2019.  "Wagub Aceh Fadhlullah memiliki kewenangan legal untuk menerbitkan SK ini. Tuduhan Ketua DPRA bahwa ini adalah “permainan politik” tidak berdasar dan merendahkan proses hukum yang sudah baku," tegas Habib.

Ia menjelaskan, kekosongan jabatan Sekda Aceh setelah pensiunnya pejabat lama pada Desember 2024 harus segera diisi untuk mencegah vacuum of power yang dapat mengganggu program prioritas. "Alhudri adalah ASN dengan 25 tahun pengalaman di birokrasi Aceh. Penunjukan ini bersifat darurat dan teknis, sambil menunggu seleksi terbuka jabatan definitif yang sedang diproses Panitia Pengadaan Jabatan," tambahnya.

Habib juga menyoroti pernyataan Ketua DPRA Zulfadhli dalam pemberitaan media RmolAceh.id (22/2) yang mengaitkan SK Plt Sekda dengan agenda politik Wagub Fadhlullah. "Saya heran, Ketua DPRA justru menyebar teori konspirasi tanpa data. Jangan jadikan birokrasi sebagai alat politik!" tegas Habib.

Habib Assegaf membantah keras dan menilai Zulfadhli telah melampaui kewenangan. "DPRA tidak boleh mencampuri kewenangan eksekutif dalam pengisian jabatan teknis. Jika ada indikasi pelanggaran, laporkan ke Ombudsman, bukan main hakim sendiri di media," tegasnya. Beliau juga mengingatkan agar polemik ini tidak merusak stabilitas Aceh.

 "Pemerintah perlu mempercepat seleksi definitif untuk menghentikan spekulasi. Di sisi lain, DPRA harus hindari retorika yang memanas-manasi publik, sehingga membuka ruang kedalam konflik internal, apalagi pernyataan 5 Kursi Gerindra yang ada di DPRA, apa ketua DPRA Tidak Melek diseluruh Indonesia dan DPR-RI Partai Gerindra memiliki kekuatan besar disana, seharusnya Ketua DPRA Faham kalau partai Lokal hanya ada di Aceh saja,  iini sama seperti cerita Cecak maua makan Buaya ", Tegasnya.(ran)