JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa rencana pengiriman personel TNI ke Gaza, Palestina, murni merupakan misi kemanusiaan dan stabilisasi. Langkah ini diambil untuk membantu warga sipil yang terdampak konflik dan dipastikan tidak terkait dengan operasi militer atau misi tempur.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa ruang lingkup tugas personel Indonesia sangat terbatas dan spesifik, sesuai dengan mandat serta ketentuan nasional (national caveats) yang tegas dan mengikat. Kebijakan ini juga telah disepakati melalui koordinasi internasional.
"Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun," tulis pernyataan resmi pemerintah yang dikutip pada Senin (16/02/2026).
Penegasan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak bahwa keterlibatan TNI dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik bersenjata di wilayah tersebut. Pemerintah memastikan tugas personel di lapangan akan difokuskan pada perlindungan warga sipil, dukungan medis, pemulihan infrastruktur, serta pelatihan teknis.
Rekam Jejak Bantuan Indonesia
Kontribusi Indonesia dalam membantu rakyat Palestina telah berlangsung melalui berbagai aksi nyata. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara telah sukses menyalurkan bantuan logistik melalui metode airdrop menggunakan pesawat C-130J Super Hercules. Bantuan tersebut meliputi bahan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar untuk anak-anak.
Selain bantuan logistik, tenaga medis TNI juga telah aktif memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas medis sekitar Gaza, termasuk di El Arish, Mesir. Ribuan pasien korban konflik telah menerima perawatan mulai dari tindakan operasi hingga rehabilitasi medis.
Kesiapan Kapal Rumah Sakit
Guna memperkuat dukungan, TNI Angkatan Laut telah menyiagakan tiga kapal rumah sakit, yakni KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan fasilitas ruang operasi, rawat inap, serta helikopter untuk evakuasi medis udara.
"Seluruh persiapan diarahkan pada aspek medis dan kemanusiaan. Tidak ada unsur ofensif militer dalam misi ini," tegas perwakilan pemerintah.
Pemerintah menekankan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berlandaskan hukum internasional dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Melalui misi ini, Indonesia konsisten menunjukkan posisinya dalam mendukung perdamaian dunia dan memberikan perlindungan nyata bagi warga sipil di wilayah krisis.*
