PHP Anggota DPRD Bogor Terhadap Petani Ikan Pamijahan, Jaro Ade Harus Ikut Bertanggung Jawab

Pamijahan – BogorBagus.Com – Petani ikan korban longsor Pamijahan menuntut ketegasan dari para wakilnya di DPRD Bogor jangan hanya jadi pemberi harapan palsu (PHP), termasuk kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi (Jaro Ade) dan Bupati Bogor, Hj Nurhayanti.

Bupati Bogor Hj Nurhayanti juga telah melayangkan surat kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diwilayah barat di antaranya PT Jaya Dinamika Geohydroenika (JDG).

Ketua Paguyuban Petani Ikan Haji Acek menuturkan kepada BogorBagus.Com, “Sekarang yang jelas kami berharap Jaro Ade secepatnya menyikapi masalah ini, karena sudah tidak ada lagi keharmonisan para petani dengan pihak PLTM PT JDG,” tuturnya usai pertemuannya dengan salah satu Anggota DPRD Bogor, Wahyanto, Sabtu (27/11/2016).

Komisi satu meskipun belun maksimal sudah bantu kami, tapi kenapa komisi tiga tidak memperjuangkan? padahal bila komisi satu dan tiga juga ketua DPRD ada ketegasan ini bisa segera diatasi, ada apa ini?” sambungnya dengan penuh pertanyaan.

Menurut keterangan salah satu petani pernah mendatangi kediaman Wahyanto untuk mengadukan hal ini, Sekretaris komisi satu ini mengatakan tanggal 24 Oktober 2016 lalu (sambil menunjukan bukti suratnya) ada agenda rapat DPRD terkait masalah petani ikan.

24 Oktober telah berlalu ternyata kembali diundur, kemudian ada kabar melalui pesan Whatsapp ke ketua paguyuban H Acek dari Wahyanto bahwa tanggal 14 Nopember 2016 agendanya akan rapat, lagi lagi kata sama mereka dapatkan.

Info terbaru kembali lewat pesan Whatsapp ke ketua paguyuban petani ikan dari Wahyanto, setelah rapat RAPBD akan secepatnya rapat masalah petani ikan.

Perjalanan satu tahun tidak menyurutkan perjuangan petani ikan yang menderita kerugian untuk terus memperjuangkan ganti rugi dan kompensasi akibat longsor dilokasi PLTM PT JDG. Berdasarkan kajian Walhi Kabupaten Bogor bahwa jelas longsor tersebut akibat pemapasan tanah.

Arif selaku petani ikan sangat berharap kejelasan dan ketegasan dari DPRD Bogor akan nasib mereka yang sudah satu tahun berjuang meminta ganti rugi

“Yang jelas sudah merugikan masyarakat petani ikan dan sudah jelas kalau dengan adanya kajian Walhi Jabar yang direkomendasi oleh DPRD untuk malakukan kajian yang hasilnya jelas longsor terjadi sebab aktifitas PT JDG yang memapas tanah,” tuturnya lirih (Red).