Jaksa Pengacara Negara (JPN) Dukung Pembangunan Infrastuktur

Jaksa Pengacara Negara Dukung Pembangunan Infrastuktur.

Jakarta – BogorBagus.Com.

Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun berkomitmen membantu upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Dengan fungsi pertimbangan hukum yang dimilikinya, Bidang Datun berusaha menjadi petunjuk arah agar proyek yang dijalankan pemerintah tidak melanggar aturan hukum. “Permasalahan hukum Perdata dan TUN terkadang menjadi batu sandungan bagi pembangunan infrastruktur, disanalah Bidang Datun Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara mencoba hadir memberikan solusi,” kata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Bambang Setyo Wahyudi ketika menandatangani nota kesepakatan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.

Jamdatun menjelaskan, fungsi pertimbangan hukum yang dimiliki Bidang Datun Kejaksaan ada tiga. Pendapat hukum untuk proyek yang akan terlaksana, pendampingan hukum untuk proyek yang sedang berjalan dan audit hukum untuk proyek yang sudah selesai dilaksanakan. “Pertimbangan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara diharapkan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum, terutama terkait korupsi,” ujar Jamdatun.

Selama 2017 ini Bidang Datun se-Indonesia telah menyelamatkan uang negara melalui jalur litigasi senilai Rp930 Miliar dan jalur nonlitigasi sebesar Rp27,3 Miliar. Prestasi gemilang lain yang berhasil dicetak, Bidang Datun Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke mampu memulihkan uang negara melalui jalur litigasi sebesar Rp12,8 Miliar dan nonlitigasi senilai Rp 265 M.

Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur Emma Sri Martini berharap kerjasama dengan bidang Datun Kejaksaan dapat meningkatkan kinerja BUMN yang dipimpinnya. PT Sarana Multi Infrastruktur merupakan perusahaan plat merah yang berperan aktif dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek infrastruktur. “Kami memberika layanan  konsultasi maupun pengembangan bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia,” kata Emma.

PT SMI memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur, dengan fokus Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Program ini mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral. “PT SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik, tetapi juga infrastruktur sosial,” ujar Emma. (Red/Ed)