Hampir Setahun Nasib Petani Ikan Di Pamijahan Belum Mendapat Kepastian Ganti Rugi

Pamijahan – Bogorbagus.com – hampir setahun sudah tepatnya, tragedi matinya ikan warga yang tergabung dalam Paguyuban petani ikan kolam air deras Pamijahan yang diduga diakibatkan proyek, Perusahaan Listrik Tenaga Microhydro (PLTM), PT. Jaya Dinamika Geohidroenika (JDG) masih belum ada penyelesaian sampai hari ini.

Hitungan hari tepatnya tanggal 22 November 2015 genap satu tahun sudah, pasca longsor di lokasi proyek yang berakibat 53 petani ikan menderita kerugian yang cukup besar yaitu sekitar 6,3 milyar, diindikasikan kuat karena pemapasan tebing dan beberapa analisa dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang juga meminta pertanggungjawaban atas kerugian petani tersebut.

Menurut Arif salah satu petani saat dimintai keterangan (19/11), perjuangan petani ikan dari mulai Desa, Kecamatan, Pemda bahkan ke Pemrov Jabar sudah di tempuh untuk mencari solusi bahkan ke DPRD Kabupaten Bogor selaku wakil rakyat tidak luput di minta untuk memperjuangkan duka yang kami alami, 53 petani ikan agar segera PT. JDG merealisasikan ganti rugi dengan dasar kajian Walhi karena longsor itu disebabkan kelalaian PT JDG, juga konpensasi per lima tahun dan pemakaian air 70:30 dengan komitmen bermatrai tertanggal 17 pebruari 2011 antara PT JDG, dan petani ikan tidak dilaksanakan PT tersebut” ungkapnya kesal.

Menurut Humas Petani ikan Kolam Air Deras Pamijahan, Arya, “DPRD berdasarkan info dari sekretaris komisi satu Wahyanto tanggal 14 November 2016 ini, ada agenda rapat antara komisi satu dan tiga yang akan membahas terkait petani ikan. Petani ikan pamijahan tidak akan pernah menyerah, tidak akan pernah putus asa dalam berjuang dan memiliki keyakinan penuh bahwa perjuangan akan terwujud,” tegasnya.

“Demi tegaknya kebenaran dan keadilan di bumi tegar beriman ini, kami petani ikan akan segera menempuh jalur hukum sebagai langkah final agar jelas dan terang benderang, mudah-mudahan hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Bersama Walhi, petani ikan, lembaga lintas nusantara dan kuasa hukum petani akan bersinergi untuk membuktikan kebenaran dan keadilan itu harus ditegakkan,” ungkapnya. (Dn)