Dilema Guru Honorer : Diantara Pengabdian VS Kesejahteraan

Tangsel – BogorBagus.Com – Seiring dengan kemajuan yang signifikan, ternyata Tangerang Selatan (Tangsel), belum dapat merealisasikan kesejahteraan secara moril maupun materil bagi para tenaga pengajar honorer yang notabene adalah ujung tombak bagi cikal bakal Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni guna menata Tangsel di kemudian hari.

Yayat Supriatna, salah satu guru honorer di lingkungan SD Negeri 04 Serpong, yang telah mengabdi sekitar 12 tahun.

Menurutnya, “anggaran untuk kesejahteraan tenaga pengajar honorer belum mampu terwujud karena masih di bawah UMK Kota Tangsel,” tuturnya kepada BogorBagus.Com ketika ditemui setelah apel Hari Pahlawan (10/11/16)

Sebagai kota baru yang sedang berkembang bahkan cenderung maju, Tangsel dapat di katagorikan sebagai kota yang berhasil dalam menata kota serta ekonominya.

Bisa disebut juga suatu keajaiban dunia karena bisa bertahan hidup ditengah penghasilan yang tidak rasional. “Bahkan ketika sakitpun guru honorer tidak memiliki fasilitas khusus seperti ASKES bagi PNS Bahkan BPJS seperti Buruh, Sedangkan apabila melihat Pendapatan asli daerah Tangsel, rasanya sangatlah bertolak belakang sekali,” imbuh Yayat.

Selain itu, harapan untuk menjadi PNS sampai saat ini masih sebatas khayalan saja.
Menjadi guru honorer adalah sebuah bentuk totalitas pengabdian kepada Bangsa.
“Dengan di berlakukannya UU Aparatur Sipil Negara guru honorer seolah pemerintah menutup mata akan keberadaan tenaga honorer yang punya andil cukup besar dalam memajukan bangsa seharusnya dapat di jadikan aset bagi pemerintah adanya kuota PNS untuk tenaga pengajar seharusnya dapat di sesuaikan dengan jumlah pengurangan tenaga setiap tahunnya yang semakin berkurang dikarenakan masa baktinya telah selesai/pensiun,” ujarnya.

Maka dapatlah dihitung berapa kebutuhan Tangsel akan tenaga-tenaga pengajar ini.
Oleh karena itu, bagaimana mau meningkatkan kecerdasan anak bangsa di Tangsel apabila nasib gurunya sendiri masih sangatlah mengkhawatirkan.

Sementara menurut guru-guru yang lain, senada dengan apa yang dituturkan oleh Yayat diatas. Mereka berkeinginan agar pemerintah kota melalui walikotanya dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para tenaga pengajar honorer dengan menerbitkan Peraturan Walikota atau diakui oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya SK Walikota bagi guru honorer. (Asp)