Bawaslu Kabupaten Bogor Himbau Peserta Pemilu 2019 Taati Aturan | Portal Berita Bogor

Bawaslu Kabupaten Bogor Himbau Peserta Pemilu 2019 Taati Aturan

Bawaslu Kabupaten Bogor Himbau Peserta Pemilu 2019 Taati Aturan

Kabupaten Bogor-BogorBagus.com.

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor mengingatkan kepada para peserta pemilu, baik itu partai politik maupun para calon anggota legislatif (caleg) di Kabupaten Bogor agar mentaati setiap aturan kampanye yang tertera pada pasal 280 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Hal ini, jangan sampai kampanye yang dilakukan itu ada unsur menghina agama, suku dan golongan calon atau peserta pemilu lainnya. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu. Menggunakan fasilitas negara/fasilitas daerah, tempat ibadah dan tempat pendidikan serta halamannya. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, partai politik peserta pemilu juga dilarang untuk mengikutsertakan peserta kampanye, diantaranya: Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan Karyawan BUMN (Badan Usaha Milik Negara/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serta pegawai honorer, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, serta warga Indonesia yang tidak mempunyai hak pilh.

Seperti diketahui, sejak Minggu, tanggal 23 September 2018 lalu, prosesi pemilihan umum Presiden (Pilpres), Pemilihan umum legislatif (Pileg) DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah memasuki tahap kampanye, yang akan berakhir hingga Minggu, tanggal 14 April 2019.

Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Bogor menegaskan, apabila aturan kampanye yang telah ditetapkan tersebut terbukti dilanggar, maka pihaknya memastikan akan memproses sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

Siapapun yang melanggar, baik peserta pemilu maupun tim kampanye, maka sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk sanksi pidana di Pasal 521 bisa dijerat hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta. (Red)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan