Tak Saling Hujat, Gracia Ajak Masyarakat Taati Hukum Jelang Putusan MK | Portal Berita Bogor

Tak Saling Hujat, Gracia Ajak Masyarakat Taati Hukum Jelang Putusan MK

 

JAKARTA|BogorBagus.com – Pemerhati Hukum Gracia Panggabean, S.H., mengatakan bahwa, sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 27 Juni 2019 besok, seyogyanya di taati oleh masyarakat dan semua pihak.

Kata dia, jika di tilik dari Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 sudah jelas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sehingga apa pun, bagaimana pun, dan siapa pun harus tunduk kepada hukum yang ada di NKRI. Khususnya atas produk hukum seperti putusan pengadilan salah satunya adalah putusan MK.

“MK dalam menjatuhkan putusan harus di dasari dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” ujar Gracia dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurut Alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu, alat bukti yang sah dalam persidangan MK sesuai dengan Pasal 36 UU MK di antaranya berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, ahli, para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

“Selain yang disebutkan dalam Pasal 36 UU MK itu bukanlah merupakan alat bukti yang sah.
Banyaknya perdebatan maupun pendapat-pendapat masyarakat terhadap perkara sengketa Pilpres 2019 ini,” ujar dia.

Namun demikian, Gracia tidak ingin mengomentari itu, termasuk pendapat masing-masing pihak yang bersengketa seperti dari tim pemohon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, termohon Komisi Pemilihan Umum, dan terkait Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Dalam hal ini saya tidak akan mengomentari, menilai maupun memberikan pendapat
terhadap perkara sengketa Pilpres 2019 ini. Karena Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan Putusan MK adalah putusan yang final dan mengikat (final and binding),” ujar dia.

Karenanya Gracia mengingatkan sebagai warga negara, baik itu Pihak 01, 02, dan KPU jika nantinya putusan MK itu mengabulkan pihak pemohon atau ditolak atau tidak dapat diterima, maka semuanya harus menaatinya. Hal itu supaya pemimpin negara ini dapat melaksanakan tugasnya dan konsentrasi terhadap pembangunan negara ini untuk kepentingan masyarakat.

“Apabila pasca putusan ini masih ada yang melakukan tindakan-tindakan di luar hukum, aparat penegak hukum harus bertindak secara tegas agar tidak adanya main hakim sendiri dan tidak perlu ada toleransi lagi,” ucapnya.

Sebabnya, Gracia yang masih generasi milenial ini mengajak untuk saling menjunjung tinggi hukum dan keadilan agar tidak adanya perselisihan yang dapat memecah belahkan NKRI.

“Sama-sama kita membangun Negara Indonesia menjadi Negara yang damai dan tenteram dan saling silaturahmi terhadap satu sama lainnya. Untuk pihak yang menang jangan merasa besar hati dan menganggap bahwa dirinya bisa sewenang-wenang. Dan untuk pihak yang kalah juga harus menghargai dan menerima apapun yang menjadi keputusan MK,” demikian kata Gracia. (Red/Edo)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan