P3SRS Apartemen Bogor Valley Polisikan Oknum Paguyuban Atas Tindakan Perampasan dan Pengrusakan | Portal Berita Bogor

P3SRS Apartemen Bogor Valley Polisikan Oknum Paguyuban Atas Tindakan Perampasan dan Pengrusakan

P3SRS Apartemen Bogor Valley Polisikan Oknum Paguyuban Atas Tindakan Perampasan dan Pengrusakan

KOTA BOGOR – BogorBagus.com.

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Bogor Valley yang diketuai Budi Setiono akhirnya menempuh jalur hukum dan melaporkan Ria Andriani yang mengaku sebagai Ketua Paguyuban P3SRS kepada pihak kepolisian. Hal tersebut dampak dari saling klaim antara dua kubu yang masing-masing mengaku dan merasa mereka adalah yang paling sah dan legal menurut hukum atas kepengurusan Apartemen Bogor Valley.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, Ria Andriani seorang yang mengaku Ketua Paguyuban P3SRS bersama sejumlah warga Apartemen Bogor Valley (ABV) pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2018 kembali mendatangi kantor pengelola P3SRS dan mengambil alih secara paksa kepengurusan P3SRS.

“Selain mengambil alih kepengurusan secara paksa, mereka juga melakukan pengrusakan dan pembobolan ruang panel, ruang pompa air, ruang kasir termasuk merampas dokumen kasir berupa satu set komputer dan dua berangkas berisi sejumlah uang. Sehingga merugikan berbagai pihak termasuk pemilik dan penghuni apartemen lainnya”.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Paula, selaku Pengelola resmi yang ditunjuk P3SRS yang diketuai Budi Setiono kepada sejumlah awak media saat Konferensi Pers di Pizza Hut, Jalan Raya Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (22/6/2018).

Lebih Ironisnya lagi, para pemilik dan penghuni apartemen lainnya juga dipaksa oleh pihak paguyuban untuk memberikan tanda tangan sebagai dukungan. Jika tidak, mereka diancam tidak akan di ijinkan untuk membeli token listrik.

“Kalau isi pulsa listrik harus tanda tangan mendukung paguyuban. Kalau enggak, cuma di isi 10 kwh,” kata salah seorang penghuni apartemen melalui pesan singkat Whatsapp yang diterima bu Paula.

Atas perlakuan pihak Paguyuban, maka pihak Perhimpunan P3SRS telah menempuh jalur hukum dan membuat laporan kepada Pihak Kepolisian Polresta Bogor Kota.

Sementara, Julius Lobiua, SH., MH yang merupakan kuasa hukum P3SRS dalam keterangannya mengatakan, “Ada beberapa dugaan tindak pidana sekarang ini yang sedang kita proses, diantaranya tindak pidana pencurian. Salah satu yang dirugikan adalah pihak develover, yaitu PT Bina Karya. Direktur PT Bina Karya sudah melaporkan atas dugaan pencurian satu set komputer yang selama ini digunakan oleh pengelola untuk menjual voucher listrik. Prosesnya saat ini, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polresta Bogor Kota dengan terlapor Ria dan Kawan-kawan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Dia mengatakan, menu permasalahan tersebut berawal dari terlahirnya Perkumpulan Pemilik dan Penghuni satuan rumah susun berstatus Paguyuban yang mengklaim dirinya sebagai pihak P3SRS yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun.

“Kalau kita lihat keberadaannya dari identitas perkumpulan itu sudah keliru, karena dalam undang-undang nomor 20, tahun 2011 itu tidak pernah menggunakan istilah atau identitas yang disebut dengan Perkumpulan atau Paguyuban. Yang benar adalah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS),” papar Julius.

Yang kedua, lanjutnya, Paguyuban tersebut juga di sahkan melalui Departemen Hukum dan HAM. Padahal, menurutnya dalam Undang- Undang Rumah Susun nomor 20 tahun 2011, memang badan hukum ini diatur diberikan oleh Undang-undang. Tetapi pelaksanaan tatacara pengesahannya itu diatur oleh peraturan pelaksana, dalam hal ini PP No 4 tahun 1988 tentang Rusun yang mengatur khusus tatacara pengesahan.

“Disitu diatur dalam pasal 54 ayat 2, bahwa yang berwenang mengesahkan badan hukum yang dimaksud disebut pada pasal 74 ayat 3 UU 20, adalah Pemerintah Kota Bogor. Karena kedudukan perhimpunan ini ada di Kota Bogor, maka mempunyai kewenangan untuk mengesahkan badan hukum adalah Walikota, bukan Departemen Hukum dan HAM,” tegasnya.

Dari dua poin ini, masih kata Julius, yang berkaitan dengan keberadaan paguyuban ini sudah cacat hukum. “Yang pertama, identitas dari lembaga atau badan ini mereka menggunakan penyebutannya Perkumpulan, padahal harusnya Perhimpunan. Yang Kedua proses pengesahan seharusnya bukan di Departemen Hukum dan HAM, tetapi pengesahan itu diberikan hak atau kewenangan kepada Pemkot Bogor. Itu keberadaan yang perlu kami klarifikasi,” imbuhnya.

Menurut Julius, jika mereka mengklaim lahirnya Paguyuban itu pada tanggal 05 Mei 2018, maka itu adalah suatu pembohongan. Sedangkan pada tanggal tersebut perhimpunan yang sah yang disebut P3SRS masa bakti 2015 – 2018 melalui rapat umum anggota sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) dari pengurus berkewajiban mengadakan rapat umum anggota (RUTA) dengan mengundang seluruh anggota untuk hadir.

“Dalam rapat itu agendanya sudah jelas antara lain laporan pertanggung jawaban keuangan Pengurus P3SRS priode 2015 – 2018. Dan, karna berakhirnya masa jabatan maka dilakukan pemilihan pengurus baru priode 2018 – 2021. Dalam satu priode itu 3 tahun, ini di atur dalam PP No 4 Tahun 1988”.

Dengan demikian, “Kalau dia mengklaim telah membentuk Paguyuban itu pada tanggal 5 Mei dan menganggap pengurus P3SRS ini tidak ada atau tidak diakui maka itu kebohongan besar. Karena yang mengundang itu pengurus P3SRS yang masih sah,” tandasnya. (Lekat)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan